Pertama-tama,
permohonan maaf Sopindo sampaikan sehubungan baru saat ini dapat menyusun
materi tentang tax planning yang sudah dijanjikan sejak lama. Dengan tulisan
ini, semoga pembaca Sopindo semakin memahami penerapan pajak untuk diri (orang
pribadi) sendiri dan mampu merencanakan perpajakannya dengan benar sesuai
ketentuan yang berlaku.
I.
PENDAHULUAN
Seperti
kita ketahui bersama bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menerapkan
sistem yang dinamakan ‘Self Assessment’ dimana Wajib Pajak diberi kesempatan
untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yakni menghitung, menyetor
dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Negara dalam hal ini pemerintah, memberi kesempatan pelaksanaan kepatuhan
kewajiban perpajakan kepada warga negaranya dan dalam hal tertentu akan
dilakukan pengujian kepatuhan tersebut melalui program pemeriksaan (tax audit).
Sehubungan dengan hal tersebut dan agar dalam proses pemenuhan hak dan
kewajiban perpajakan tersebut berjalan dengan baik dan mampu meminimallisir tax
penalty yang akan dikenakan, maka sangat diperlukan adanya perencanaan pajak
yang benar dan tepat.
Adapun tujuan
perencanaan pajak (tax planning) adalah Meminimumkan Pembayaran Pajak Namun
Tetap Berada Dalam Koridor Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.
Dilatarbelakangi
hal tersebut, pada kesempatan ini penulis mencoba mengupas mengenai mekanisme-mekanisme
tax planning yang dapat diterapkan khusus untuk orang pribadi dibawah koridor peraturan
perpajakan yang berlaku. Pembahasan ini akan diuraikan secara mendalam dari berbagai
macam strategi administrasi dan pelaporan pajak disertai analisa tax
planningnya.
II.
MEKANISME
TAX PLANNING BAGI ORANG PRIBADI
Mekanisme tax planning untuk orang pribadi menurut penulis dapat dibagi
dalam beberapa hal yakni :
1. Strategi Pendaftaran NPWP Suami-Istri
2. Strategi Mengelola Active Income
3. Strategi Mengelola Passive Income
4. Strategi Mengelola Usaha Sendiri dalam bentuk badan usaha
5. Strategi mekanisme Hibah
1.
Strategi Pendaftaran NPWP Suami-Istri
Sistem pengenaan pajak di
Indonesia menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, artinya
penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai
satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan
oleh kepala keluarga. Namun, dalam hal-hal tertentu pemenuhan kewajiban
pajak tersebut dilakukan secara terpisah
Penulis menggambarkan ada 2
kondisi yang sering diterapkan di masyarakat yakni:
a. Istri mempunyai NPWP sendiri
b. Wanita kawin/ istri, NPWP ikut suami, dimana:
- Sumber penghasilan istri hanya dari 1 pemberi kerja
- Sumber penghasilan istri lebih dari 1 pemberi kerja dan/atau punya
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
Analisa tax planning:
Apabila dalam sebuah keluarga dengan kondisi istri hanya bekerja di 1
perusahaan saja dan melihat ketentuan bahwa ikut NPWP suami, penghitungannya
dianggap Final, maka untuk mencegah timbulnya kurang bayar akibat penggabungan penghitungan
tersebut, alangkah baiknya sang istri ikut NPWP suami dari pada memiliki NPWP
sendiri.
Di lain pihak, apabila kondisi sebuah keluarga dimana istri bekerja lebih
dari satu perusahaan atau mempunyai kegiatan usaha/pekerjaan bebas, maka istri
memiliki NPWP sendiri maupun ikut NPWP suami merupakan opsi yang sama. Namun di
masyarakat, untuk istri yang memiliki NPWP sendiri, sering kita temui bahwa
keluarga yang tidak mengadakan perjanjian pisah harta dan penghasilan,
mengalami kesulitan dalam pelaporan harta di SPT masing-masing dan memang hal
itu akan dapat dijelaskan secara detail apabila pencatatan suami maupun istri
dilakukan dengan benar, namun alangkah lebih praktisnya apabila pelaporan harta
itu digabungkan di dalam 1 SPT melalui mekanisme istri ikut NPWP suami
2.
Strategi Mengelola Active Income
Aktive income di sini dimaksud
adalah penghasilan yang diterima oleh Orang Pribadi dalam hubungannya dengan
pekerjaannya yakni dia memperoleh gaji, bonus, honor, THR dll.
Kadang kala ditemukan kondisi
bahwa Orang Pribadi bekerja dan menerima penghasilan di lebih dari 1 perusahaan
sehingga setelah diperhitungkan seluruh penghasilan tersebut dalam SPT tahunan
maka akan menimbulkan kurang bayar, meskipun telah dilakukan pemotongan (PPh
Psl 21) di masing-masing tempat kerja.
Atau kita pada bagian awal tahun pajak bekerja di
Perusahaan A kemudian di akhir tahun pindah kerja ke perusahaan B, ini juga
akan menimbulkan tambahan bayar di pelaporan SPT tahunan karena penghasilan
dari perusahaan awal (A) tidak diteruskan dalam penghitungan pajak penghasilan
di perusahaan akhir (B).
Analisa tax planning:
Apabila kita berkerja di perusahaan-perusahaan yang berkaitan misalnya
induk dan anak perusahaan, maka sebaiknya diusahakan penerimaan penghasilan
dikumpulkan di 1 perusahaan saja misalnya hanya di induk perusahaan dan ini
akan mengurangi timbulnya kurang bayar di pelaporan SPT Tahunan.
Apabila kita pindah bekerja dalam 1 tahun pajak dari perusahaan 1 ke
perusahaan yang lain, maka sebaiknya segera setelah pindah, dimintakan bukti
potong PPh Psl 21 dari perusahaan awal untuk diberikan ke perusahaan baru dalam
rangka penghitungan pajak yang harus dipotong (PPh Psl 21) dan ini akan
mengurangi timbulnya kurang bayar di pelaporan SPT Tahunan.
3.
Strategi Mengelola Passive Income
Untuk meningkatkan taraf hidup
kita dan keluarga, hasil tabungan/saving dari bekerja (aktive income) dan
segala modal (harta) yang dimiliki pastinya harus dimanfaatkan untuk
menghasilkan passive income. Di sini sudah sangat terbukti bahwa apabila kita
memiliki modal (harta) yang bisa menghasilkan pasive income, kita akan mencapai
suatu kemakmuran, yang sering disebut ‘kaya’
Contoh passive income:
a. Bunga, termasuk bunga deposito dari tabungan/deposito kita
b. Sewa harta non tanah bangunan
c. Sewa harta tanah bangunan
d. Dividen dari saham yang ditanamkan di suatu perusahaan
e. Capital gain/keuntungan dari penjualan harta
f. dll
Contoh kasus:
a. Bunga,
termasuk bunga deposito
Bunga dari kita meminjamkan uang/modal ke pihak lain akan berimplikasi ke
pengenaan tarif pasal 17 orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan meskipun
telah dipotong pph psl 23 oleh pihak pembayar. Sedangkan bunga dari
tabungan/deposito, pajaknya dikenakan final 20% tanpa diperhitungkan lagi di
penghitungan PPh dalam SPT tahunan.
b. Sewa harta
non tanah bangunan dan harta tanah bangunan
Penghasilan dari sewa dari non tanah bangunan tetap akan diperhitungkan
dalam penghitungan PPh SPT Tahunan sedangkan penghasilan dari sewa tanah
bangunan dikenakan pajak Final. Pengenaan pajak final akan lebih efektif untuk
perencanaan pajak.
c. Dividen
Bagi pengusaha yang banyak memiliki saham terutama di perusahaan
keluarga, sejak tahun 2009 lebih memilih mendapatkan income dari perusahaannya
berupa dividen dari pada berupa gaji, karena saat ini pajak atas dividen
dikenakan Final 10%.
d. Capital
Gain
Pengusaha yang disebutkan pada kasus dividen, jika ingin menjual sahamnya
akan menjual sahamnya ke perusahaan afiliasinya terlebih dahulu (biasanya
dengan harga nominal atau harga dibawah pasar), baru kemudian oleh
perusahaannya dijual ke pihak lain, untuk menghindari pengenaan PPh tarif Psl
17 dalam SPT Tahunan orang pribadi karena keuntungan akan berpindah dari orang
pribadi/pemegang saham ke perusahaan afiliasi yg dimiliki orang pribadi itu
juga dan keuntungan yg diperoleh oleh perusahaan afiliasinya tidak serta merta
akan langsung dikenakan pajak melainkan akan dikurangi terlebih dahulu dengan
biaya-biaya perusahaan. Jadi pengenaan pajaknya tidak akan sebesar keuntungan
penjualan saham tersebut.
4.
Strategi Mengelola Usaha Sendiri dalam bentuk
badan usaha
Selain menghindari pengenaan
tarif yang lebih tinggi, dengan mendirikan perusahaan, para pemegang saham
seringkali memanfaatkan perusahaannya untuk kepentingan pribadi dan
keluarganya. Sering ditemukan adanya pembebanan biaya yang terkait dengan
kepentingan pribadi pemegang saham, namun hal itu menjadi suatu hal yang umum,
sehingga selain income yang diperoleh dari perusahaan akan tetap bersih tanpa
dikurangi biaya hidup yang telah dibebankan ke perusahaan, dari pajak
perusahaan juga akan terkoreksi lebih rendah. Namun itu menjadi resiko yang
diambil oleh pemegang saham, yang apabila diperiksa oleh Kantor Pajak maka akan
ada koreksi tambahan bayar baik di perusahaan maupun di pajak pribadinya
(dianggap dividen terselubung). Namun hal itu kemungkinan kecil terjadi,
apabila kondisi pajak perusahaan diatur sedemikian rupa sehingga tidak rugi dan
lebih bayar yang pastinya menjadi prioritas utama untuk diperiksa oleh Kantor
Pajak.
Begitu juga apabila ada orang
pribadi yang mempunyai keahlian (sebagai tenaga ahli) misalnya konsultan,
sering mendirikan perusahaan untuk melaksanakan aktivitas usahanya, namun perlu
juga dibuat strategi misalnya untuk pendapatan yang berasal dari pembeli jasa
yang tidak ingin dipungut PPNnya maka sebaiknya dialihkan menjadi pendapatan
pribadinya bukan pendapatan perusahaan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan Orang
Pribadi, tapi perlu juga diperhitungkan bahwa omzet pribadi tidak boleh lebih
dari Rp. 600.000.000,- karena apabila telah mencapai jumlah tersebut, maka
diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib
memungut, menyetor dan melaporkan PPNnya yang kalau untuk usaha orang pribadi
akan menyita waktu bila diwajibkan untuk melaksanakan administrasi dan pelaporan
PPNnya. Untuk aspek Pajak Penghasilannya, usaha orang pribadi ini dapat
menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dalam melaporkan kewajiban
pajaknya.
5.
Strategi mekanisme Hibah
Banyak Orang Pribadi terutama
pengusaha yang sering menghibahkan hartanya kepada anak atau pihak lain. Dalam
ketentuan perpajakan, dikecualikan dari objek pajak adalah harta hibahan yang
diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat,
badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi,
atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak
ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara
pihak-pihak yang bersangkutan.
Contoh kasus:
Sehubungan ketentuan penegasan
tentang hibah hanya menekankan pada objek yang dikenakan pajak adalah hanya
atas hibah saham dari bapak kepada anak kandung yang terkait hubungan pekerjaan
dan kepemilikan dalam 1 perusahaan, sehingga atas hibah saham dan harta yang
lain masih belum dikatagorikan objek pajak. Sedangkan hibah selain hibah saham
tersebut, masih belum dikatagorikan sebagai objek pajak penghasilan. Misalnya
bapak ingin menghibahkan uang kas atau rumah (property) kepada anak kandungnya,
maka tidak termasuk objek yang dikenakan pajak penghasilan.
Namun apabila pengusaha ingin
menghibahkan rumah ke adiknya (bukan anak kandung-sesuai peraturan), maka akan
dikenakan pajak penghasilan dan untuk menghindari hal itu, sering dilakukan
proses hibah 2 kali yakni pengusaha tersebut menghibahkan ke orang tuanya
terlebih dahulu, baru kemudian orang tuanya menghibahkan ke adiknya (yang juga
merupakan anak kandung orang tua tersebut).
Demikianlah
pembahasan mengenai perencanaan pajak (tax planning) bagi orang pribadi, semoga
dapat bermanfaat bagi pemahaman perpajakan kita terutama bagi orang pribadi
yang ingin melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan dan bagi
para akademisi atau pemerhati perpajakan dapat memberikan tanggapan disertai
analisa yang kuat sebagai bahan pendukung dalam pokok bahasan ini.
Akhir
kata, Penulis mengharapkan kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan
dengan baik sesuai tujuan perencanaan pajak itu sendiri dan untuk membantu
pemerintah dalam pembangunan melalui pembayaran pajak yang benar.
