SERI PPN : KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DIKENAKAN PPN

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dikenakan PPN dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri, maka diatur batasan kegiatan membangun sendiri dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Berdasarkan PMK-39/PMK.03/2010 tgl 22 Februari 2010 berlaku sejak 1 April 2010 dijelaskan bahwa :

a.     kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

b.    Bangunan dimaksud adalah berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:

1)     konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;

2)     diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan

3)     luas keseluruhan paling sedikit 300 m2 (tiga ratus meter persegi).

c.     DPP adalah 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

d.    Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan.

Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2012 telah diterbitkan PMK-163/PMK.03/2012 yang mengubah PMK-39/PMK.03/2012 tentang batasan dan tata cara pengenaan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri yang pokok-pokok perubahannya sebagai berikut :

a.     Bangunan dimaksud adalah berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria:

1)     konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja;

2)     diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan

3)     luas keseluruhan paling sedikit 200 m2 (dua ratus meter persegi).

b.    DPP adalah 20% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

c.     Dalam hal orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak atau kurang menyetorkan PPN terutang ke kas negara, DJP dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi.

d.    Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri :

1)     tidak memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan; atau

2)     memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, namun tidak benar atau tidak lengkap,

jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, ditetapkan secara jabatan oleh DJP.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2012 jo PER-25/PJ/2012 tentang tata cara penetapan secara jabatan atas jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan dalam rangka kegiatan membangun sendiri, dinyatakan bahwa dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri tidak memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, maka jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan ditetapkan secara jabatan berdasarkan nilai terendah dari data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) masing-masing daerah sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan perubahannya.

Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan atau verifikasi, apabila orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri memberikan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, namun tidak benar atau tidak lengkap, sehingga:

1)     jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan lebih         rendah dari nilai terendah data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN), maka penetapan secara jabatan dihitung berdasarkan data nilai terendah data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) tersebut; atau

2)     jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan lebih         tinggi dari nilai terendah data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN), maka penetapan secara jabatan dihitung berdasarkan data atau bukti pendukung biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan.

SERI PPN : EKSPOR JASA KENA PAJAK OLEH PKP

Ekspor Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean. Termasuk dalam pengertian ekspor JKP adalah penyerahan JKP dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean. 

Jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0 (nol) persen sesuai PMK-70/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenakan PPN sebagaimana telah diubah dengan PMK-30/PMK.03/2011 tanggal 28 Februari 2011 adalah sebagai berikut :

1. Jasa Maklon, dengan batasan : 

• Pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak berada di luar Daerah Pabean dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri serta tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya;

•  spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak;

• bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi Barang Kena Pajak yang dihasilkan; 

• kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak; dan 

• pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

2. jasa perbaikan dan perawatan, dengan batasan bahwa jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar Daerah Pabean.
 
3. jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, dengan batasan bahwa jasa yang melekat pada atau jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar Daerah Pabean.

Contoh :

PT. Adi Karya sebuah perusahaan konstruksi berkedudukan di Jakarta pada tahun 2012 mendapat kontrak jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi berupa pembangunan gedung perkantoran di Singapura dari Singapore Constructions Ltd.

SERI PPN : PAJAK ATAS KONSUMSI DALAM NEGERI

Karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri mengandung makna bahwa PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi di dalam daerah pabean Republik Indonesia. Ini sesuai dengan prinsip tempat tujuan (destination principle) yang digunakan dalam pengenaan PPN yaitu PPN dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi. Dengan menerapkan prinsip ini, PPN dapat menunjukkan netralitasnya di dunia international.

Contoh: Impor Televisi dari Jepang dikenakan PPN Impor karena akan dikonsumsi di dalam negeri. Demikian pula Televisi yang diproduksi di dalam negeri yang dijual didalam negeri juga dikenakan PPN. Dengan destination principle, PPN tidak bersifat diskriminatif karena produk domestik atau impor yang dikonsumsi di dalam negeri sama-sama dikenakan PPN.

Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Begitu pula barang produksi dalam negeri yang akan diekspor tidak dikenakan PPN di negara asal melainkan dikenakan PPN di negara tujuan barang yaitu negara tempat komoditi ekspor tersebut akan dikonsumsi. Meskipun demikian, supaya daya saing komoditi ekspor Indonesia dengan produk domestik negara pengimpor tidak dipengaruhi oleh PPN Indonesia, masih diperlukan sarana lain berupa pengenaan PPN atas komoditi ekspor dengan tarip 0%.