Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 diatur bahwa Bentuk kerja sama operasi merupakan bagian dari bentuk badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pengertian Badan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.Sebagaimana kita ketahui Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Bentuk Usaha Tetap. Bentuk kerja sama operasi wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi.
Contoh bentuk kerja sama operasi
(joint operation) yang wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak:
PT ABC dan PT DEF membuat perjanjian kerja
dengan pelanggan (pemilik proyek). Untuk melaksanakan proyek tersebut, PT ABC dan
PT DEF membentuk joint operation. Dalam perjanjian kerja dengan pelanggan
(pemilik proyek) diatur bahwa semua transaksi penyerahan Barang Kena Pajak
dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pelanggan (pemilik proyek) dilakukan atas nama
joint operation.
Berdasarkan hal di atas:
a.
|
joint operation wajib dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak;
|
b.
|
atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak kepada pelanggan (pemilik proyek), joint operation wajib
menerbitkan Faktur Pajak;
|
c.
|
apabila dalam rangka joint operation tersebut,
PT ABC atau PT DEF atas nama joint operation melakukan penyerahan langsung
kepada pelanggan (pemilik proyek), maka penyerahan tersebut dianggap sebagai
penyerahan dari PT ABC atau PT DEF kepada joint operation, sehingga PT ABC atau
PT DEF harus membuat Faktur Pajak kepada joint operation dan joint operation
membuat Faktur Pajak kepada pelanggan (pemilik proyek).
|
Contoh bentuk kerja sama operasi (joint operation) yang tidak wajib
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak:
PT X dan PT Y membuat perjanjian kerja sama
dengan pelanggan (pemilik proyek). Untuk melaksanakan proyek tersebut, PT X dan
PT Y membentuk joint operation. Namun demikian, dalam pelaksanaannya semua
transaksi dan dokumentasi terkait dengan perjanjian kerja sama dengan pelanggan
(pemilik proyek) tersebut secara nyata hanya dilakukan atas nama PT X.
Karena joint
operation secara nyata tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, maka dalam hal ini joint operation tidak
wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar